News

Dampingi Pemerintah Desa Bhabinkamtibmas Polsek Kramatwatu Polresta Serkot Hadiri Pembahasan Dan Penetapan Perubahan APBDes 2026

POLRESTA SERKOT_Personil Bhabinkamtibmas Polsek Kramatwatu Aipda Ahmad melaksanakan pendampingan Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Terate kec.kramatwatu pada Rabu (11/11/2026)

Pada kesempatan ini bhabinkamtibmas Sekaligus menyampaikan himbauan pesan Kamtibmas. dalam upaya menciptakan situasi lingkungan masyarakat yang aman, nyaman serta kondusif.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain :
• Ibu Rini (Pendamping Desa Kec. Kramatwatu)
• Ibu Tati Sukmawati, S.E., M.Si (Pj. Kepala Desa Terate)
• Bpk. Andre (Pendamping Desa Terate)
• Aipda Achmad Saefudin (Bhabinkamtibmas Ds. Terate)
• H. Elan Suherlan (Ketua BPD Desa Terate)
• Windy (Bidan Desa Terate)
• Anggota BPD Ds. Terate
• Bumdes Ds. Terate
• Kopdes Merah Putih Ds. Terate.
• LPM Ds. Terate
• Karang Taruna Ds. Terate
• H. Ikhsanul Agam (Tokoh Masyarakat Desa Terate)
• Ustadz Hasan Basri (Tokoh Agama Desa Terate)
• Ketua Rw dan Rt Ds. Terate
• Kader PKK dan Posyandu Ds. Terate

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Mencapai mufakat atau kesepakatan bersama guna meningkatkan kesejahteraan pembangunan desa.
2. Sebagai wadah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam musyawarah.
3. Perencanaan tahunan desa yang bertujuan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ke dalam program dan kegiatan yang lebih rinci untuk satu tahun anggaran.
4. Wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di desa, baik dalam aspek pembangunan, sosial, maupun hukum.

sedangkan Hasil yang ingin dicapai yaitu:
1. Kesepakatan bersama mengenai rencana penyusunan Program Prioritas, menentukan program dan kegiatan pembangunan yang akan di danai APBDes, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.
2. Mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, karena seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
3. Upaya meningkatkan Masyarakat akan Sadar Hukum, sehingga terciptanya situasi Kamtibmas Aman Kondusif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *